Jakarta (granatnewss) -Agaknya konflik kesalahpahaman antara TNI AL,PSDKP dengan pihak BAKAMLA belum kunjung selesai. Pihak Bakamla mendapat sorotan dari berbagai kalangan, bahkan dituding telah melakukan pelecehan terhadap Tentara Angkatan Laut dan PSDKP.
Pasalnya, tudingan itu bukan tanpa alasan, informasinya guna mendapatkan pemasukan tambahan, pihak Bakamla tega melechekan TNI AL dengan berdalih seakan membuat terobosan baru hingga mengusulkan program pembentukan nelayan Nasional Indonesia.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengaku tengah mengusulkan program sejenis komponen cadangan (komcad) versi nelayan agar bisa ikut mengawal wilayah yang tengah bergejolak, seperti Laut Natuna Utara selama ini. “Namanya Nelayan Nasional Indonesia (NNI) perlu hidup,” ucap Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita, saat ditanya soal Komcad di lingkungan kelautan, di Jakarta, Jumat (17/9). “Ini diperlukan mereka hadir secara fisik di lokasi,” ujar dia.
Nelayan-nelayan ini, kata dia, nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana komcad. “Tujuannya juga sebagai information and gathering,” ucapnya. “Tentu sambil cari ikan juga. Artinya, mereka dapat insentif, melaut, mengumpulkan informasi, sekaligus mengambil ikan. Kalau dapat [ikan] ya dijual, hasilnya buat mereka juga,” urai dia.
Dari pernyataan humas Bakamla tersebut, sepertinya perlu mendapat tanggapan terkait : Pertama, Laut Natuna Utara tengah bergolak dan Nelayan diharapkan dapat mengawal wilayah itu. Pertanyaannya untuk itu : Apa yang dimaksud dengan Laut Natuna Utara tengah bergolak ?
Bukankah di Laut Natuna Utara itu tidak ada situasi yang bergolak. Semua terkendali dengan baik. Semua kapal-kapal ikan yang menangkap ikan tanpa ijin di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) semuanya sudah ditangkap ole kapal-kapal TNI AL beserta kapal-kapal PSDKP ( Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan). Perlu diketahui, bahwa TNI AL dan PSDKP sudah memilik peralatan canggih bahkan super canggih untuk memonitor keberadaan kapal-kapal khususnya terhadap penangkap ikan illegal di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara). Sepengetahuan saya, setiap tahun setidaknya ada 5 KRI yang beroperasi. Belum lagi kapal-kapal dari PSDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan selalu hadir disana.
Kondisi ini sepertinya tidak dimengerti oleh Bakamla atau pura-puran tidak mengerti. Sehingga mereka menyatakan bahwa ada ada pergolakan di ZEE Indonesia.
Dengan dasar munculnya issu pergolakan inilah, mungkin Bakamla mengusulkan dibentuknya Nelayan Nasional Indonesia, yang nantinya akan mengawal wilayah laut natuna Utara itu. Hal ini jelas sangat tidak masuk akal. Bagaimana caranya Nelayan akan mengawal wilayah laut itu ? Apa kemampuan Nelayan-nelayan itu ? Kemana para nelayan ini harus melapor ? Sehebat-hebatnya nelayan apa yang bisa mereka lalukan untuk mengawal wilayah ? Apa kewenangan para nelayan ini ? Tidak mungkinlah nelayan bisa melaksanakn hal itu.
Padahal para personil yang ada di Bakamla banyak yang berasal dari TNI AL. Mereka semuanya tahu, bahwa di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) sepanjang tahun ada KRI yang bertugas secara rutin. Lalu mengapa mereka membuat rancangan seperti itu ? Hal inilah yang perlu dicermati, karena tidak menutup kemungkinan mereka sudah memiliki agenda yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan dari situasi yang mereka coba ciptakan seperti melecehkan kemampuan TNI AL, ucap Kolonel Wisnu Pramandita kepada pers.
Ditambahkannya, rancangan mereka menjadi semakin jelas dengan adanya pernyataan selanjutnya bahwa nelayan-nelayan itu nantinya akan bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana komcad. Bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi, dimana ada nelayan yang digaji pemerintah dan nelayan yang harus membanting tulang dengan usaha sendiri.
Sebelumnya pada tanggal 18 September 2021, Bakamla menyatakan bahwa di Laut Natuna Utara ada banyak kapal Nelayan Asing. Setelah ditindak lanjuti oleh TNI AL, ternyata itu hanya berita bohong. Pesawat Udara TNI AL yang patroli diwilayah itu menyatakan tidak ditemukan kapal-kapal seperti yang di laporkan oleh Bakamla. Lalu sekarang Bakamla menyatakan perlu untuk membentuk Nelayan Nasional Indonesia untuk mengawasi situasi dilaut Natuna Utara ini, lalu kemudian para Nelayan ini di gaji oleh pemerintah. Aneh kan ?
Fakta itu semua merupakan bukti bahwa Bakamla dengan sengaja seperti sudah melecehkan TNI AL, dengan maksud agar pembentukan nelayan Nasional Indonesia itu disetujui, dan Bakamla mendapatkan tambahan keuntungan dari keberadaan nelayan itu.
Untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa situasi di laut China Selatan atau di Laut Natuna Utara itu, hingga saat ini aman-aman saja dan tetap terkendali. Yang menyatakan situasi disana seakan-akan gawat hanyalah segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dengan situasi itu.
Cobalah, diperhatikan, selama ini Bakamla selalu mempublikasikan bahwa di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan itu selalu seperti tidak aman. Padahal yang paling tahu situasi diwilayah laut itu adalah TNI AL. Sikap Bakamla inilah sudah sangat keterlaluan melecehkan TNI AL, pungkasnya.
Patut dicurigai adanya agenda lain dari Bakamla, seperti yang terjadi pada pembelian radar senilai 850 miliyard yang lalu, dimana pada akirnya terbongkar adanya kasus korupsi pada proses pengadaan radar itu. Untuk menjaga marwah TNI AL, sebaiknya Bakamla membatalkan rancangannya itu saja. Tandasnya.
Sumber : Jurnalpatrolinews
